• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PERANAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PELELANGAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT

    Thumbnail
    View/Open
    Daniel Bona Parma LumbanToruan.pdf (108.7Kb)
    Date
    2019-04-12
    Author
    Lumbantoruan, Daniel Bona Parma
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Pada prinsipnya jaminan yang baik dapat dilihat dari kemudahan untuk memperoleh kreditdari bank, tidak melemahkan potensi ekonomi penerima kredit untuk meneruskan usaha, dan memudahkan kreditur untuk memperoleh pelunasan atas utang debitur. Hal inikarena bendajaminan nantinya akan menggantikan hakkredituruntukmemperolehprestasiapabiladebiturwanprestasi. Hal inimenyebabkan pemerintah membentuk suatu lembaga yang diharapkan dapat membantuk esulitankrediturdalammemperolehpemenuhanhaknyasaatdebiturwanprestasidenganmengoptimalkanfungsijaminankebendaan.Lembagatersebutadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Meskipundemikiankadangeksekusijaminan, terutamahaktanggungantidakdapatberjalandenganlancar.Bahwadalamhalini yang menjadi objekjaminan kreditdandiikat dengan Hak Tanggungan adalah bukan tanahnya tetapihakmilikatassatuanrumahsusunnyabesertabagianbersama, benda bersamasebesarbagianpemilikhakmilikatassatuanrumahsusun. Adapun yang menjadipermasalahandalampenelitianiniadalahbagaimana KPKNL dalammenjalankaneksekusiapabilarumahmasihdikuasaiolehpemilikdanbagaimanakah yang dilakukanapabilanilai limit lelangtidaksesuaidibawahbatas limited nilailelang. MetodePenelitianHukumYuridisNormatifyaitupenelitian yang dilakukan dengancara menelusuriataumenelaahdanmenganalisisbahanpustakaataubahandokumensiappakaisebagaikajiannya. Berdasarkanhasilpenelitian yang dilakukan menyebutkanbahwaprosedur yang dilakukan KPKNL denganrumah yang masih dikuasai olehpemilik dilihat dari tenggangmasaperingatantelahlampau, makasejaksaatitu Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung memerintahkan eksekusitanpa menunggu permohonan ulangdaripihakpemohon.Adapunhambatan yang dialami KPKNL mengenainilai limit lelangyaitudalamhaldebitur, tidakbersedia mengosongkan barang jaminannyasecarasukarela. RisalahLelangterdapatirah-iraheksekutorial, yang artinya berfungsisepertiputusanpengadilan yang telahberkekuatan hokum tetap .Oleh karena ituapabilabarang yang telahdilelang itutidak dengan sukarela diserahkan kepadapembeliataupemenanglelang, pemenang lelang dapat langsung mengajukan permohonaneksekusipengosongankepadaPengadilanNegeridimanaobjekituberada.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2596
    Collections
    • Ilmu Hukum [1700]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback