PERANAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PELELANGAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT
Abstract
Pada prinsipnya jaminan yang baik dapat dilihat dari kemudahan untuk memperoleh kreditdari bank, tidak melemahkan potensi ekonomi penerima kredit untuk meneruskan usaha, dan memudahkan kreditur untuk memperoleh pelunasan atas utang debitur. Hal inikarena bendajaminan nantinya akan menggantikan hakkredituruntukmemperolehprestasiapabiladebiturwanprestasi. Hal inimenyebabkan pemerintah membentuk suatu lembaga yang diharapkan dapat membantuk esulitankrediturdalammemperolehpemenuhanhaknyasaatdebiturwanprestasidenganmengoptimalkanfungsijaminankebendaan.Lembagatersebutadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Meskipundemikiankadangeksekusijaminan, terutamahaktanggungantidakdapatberjalandenganlancar.Bahwadalamhalini yang menjadi objekjaminan kreditdandiikat dengan Hak Tanggungan adalah bukan tanahnya tetapihakmilikatassatuanrumahsusunnyabesertabagianbersama, benda bersamasebesarbagianpemilikhakmilikatassatuanrumahsusun.
Adapun yang menjadipermasalahandalampenelitianiniadalahbagaimana KPKNL dalammenjalankaneksekusiapabilarumahmasihdikuasaiolehpemilikdanbagaimanakah yang dilakukanapabilanilai limit lelangtidaksesuaidibawahbatas limited nilailelang. MetodePenelitianHukumYuridisNormatifyaitupenelitian yang dilakukan dengancara menelusuriataumenelaahdanmenganalisisbahanpustakaataubahandokumensiappakaisebagaikajiannya.
Berdasarkanhasilpenelitian yang dilakukan menyebutkanbahwaprosedur yang dilakukan KPKNL denganrumah yang masih dikuasai olehpemilik dilihat dari tenggangmasaperingatantelahlampau, makasejaksaatitu Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung memerintahkan eksekusitanpa menunggu permohonan ulangdaripihakpemohon.Adapunhambatan yang dialami KPKNL mengenainilai limit lelangyaitudalamhaldebitur, tidakbersedia mengosongkan barang jaminannyasecarasukarela. RisalahLelangterdapatirah-iraheksekutorial, yang artinya berfungsisepertiputusanpengadilan yang telahberkekuatan hokum tetap .Oleh karena ituapabilabarang yang telahdilelang itutidak dengan sukarela diserahkan kepadapembeliataupemenanglelang, pemenang lelang dapat langsung mengajukan permohonaneksekusipengosongankepadaPengadilanNegeridimanaobjekituberada.
Collections
- Ilmu Hukum [1669]