• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGHADAPI KEADAAN DARURAT SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO. 23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA

    Thumbnail
    View/Open
    HARMES HALHADAT HALOHO.pdf (1.529Mb)
    Date
    2025-06
    Author
    Haloho, Harmes Halhadat
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu dasar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap individu berhak atas perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka yang harus dihormati oleh negara, tanpa memandang kondisi atau situasi yang sedang berlangsung. Penetapan keadaan darurat sipil, yang umumnya diambil sebagai respons terhadap ancaman besar yang berpotensi merusak negara atau masyarakat, seperti bencana alam, kerusuhan besar, atau ancaman terorisme. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Selama Keadaan Darurat Sipil Untuk Memastikan Tidak Terjadi Perlindungan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat Sipil. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode normatif yuridis yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Darurat Sipil. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Selama Keadaan Darurat Sipil Untuk Memastikan Tidak Terjadi Perlindungan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat Sipil maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Tindakan ini mencakup pembatasan terhadap beberapa hak warga negara, seperti hak kebebasan bergerak dan berkumpul, yang diperbolehkan dalam situasi darurat untuk melindungi keselamatan umum dan Bahwa negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menangani keadaan darurat dengan mekanisme yang jelas, meskipun terdapat variasi dalam penerapannya.
    URI
    https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/12299
    Collections
    • Ilmu Hukum [1854]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback