ANALISIS HUKUM AKIBAT PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP ANAK-ANAKNYA

Abstract

Perceraian orang tua memiliki dampak yang sangat mendalam terhadap kehidupan anak-anak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun aspek hukum. Anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tua sering kali harus menghadapi perasaan kebingungannya, kehilangan, dan ketidakpastian mengenai kehidupan mereka setelah perceraian tersebut. Di sisi lain, dalam konteks hukum, perceraian juga memunculkan permasalahan baru, khususnya terkait dengan hak-hak anak, seperti hak asuh, nafkah, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perceraian orang tua terhadap hak-hak anak-anak mereka, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 601/PDT.G/2020/PN.Mdn yang diambil dari pengadilan negeri Medan. Putusan ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Indonesia menangani permasalahan hak asuh anak dan kewajiban nafkah setelah perceraian orang tua, serta bagaimana keputusan pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perceraian, hak-hak anak, dan perlindungan anak, serta mengkaji penerapan keputusan pengadilan dalam kasus konkret. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum dalam penentuan hak asuh anak dan kewajiban nafkah setelah perceraian. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana keputusan pengadilan dalam Putusan Nomor 601/PDT.G/2020/PN.Mdn mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, baik dalam hal hak asuh maupun pemenuhan nafkah.