PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Abstract

Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian yuridis sosiologis dapat juga disebut penelitian lapangan yang data dasarnya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yaitu wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pihak Kejaksaan mendapatkan kasus tindak pidana dari pihak penyidik polisi ataupun penyidik kejaksaan. Proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan Terdakwa, pembuktian , tuntutan pidana, pledoi, dan putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan sering kali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan.