| dc.description.abstract | Dewasa ini, Tindak Pidana Suap sering terjadi dikalangan masyarakat, Tindak Pidana Suap tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Negara. Salah Satu Tindak Pidana Suap yang dilakukan oleh Pejabat Negara adalah dalam putusan nomor 161/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengadili pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama dengan memberikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan pengadilan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetodeyuridis normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.Bahan hukum primer ialahUndang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan putusan pengadilan nomor: 161/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, makalah, kamus hukum, artikel dan bahan lainnya.
Adapun hasil penelitian dalam putusan No.161/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jkt.Pst.ialah bahwa dasar pertimbangan hakim yaitu mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya dalam mengadili pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama dengan cara memberikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan pengadilan bahwa penulis sependapat dan putusan Majelis Hakim yang memutus perkara dengan meringankan hukuman, menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I selama tiga tahun dan Terdakwa II dua tahun enam bulan penjarapenulis sependapat. | en_US |
