Search
Now showing items 1-10 of 49
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
(2016-08-01)
Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan ...
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN UTANG PADA PERUSAHAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN ( FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE )
(2016-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggungjawab Debitur terhadap Kreditur atas hilangnya benda jaminan dalam perjanjian penanggungan utang pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan dan bagaimana upaya hukum yang ...
PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL BARANG SECARA RUGI (PREDATORY PRICING) DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUTUNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
(2016-09)
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahuiTindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Apabila Dalam Penyelidikan Tidak adanya Transparansi Dari Perusahaan yang di Duga Menjual Barang Secara Rugi (Predatory ...
LEGAL ANALYSIS OF CANCELLATION DUE TO MARRIAGENOT ELIGIBLE LEGAL ISLAMIC SHARI’AH(STUDY DECISION NUMBER 435 / Pdt.G / 2013 / PA.Mdn)
(2016-09)
Penelitianinidilakukandengantujuanuntukmengetahuiapa yang menjadi pertimbangan hakim dalampembatalanperkawinan yang telah berlangsung dengan mengakukeduabelahpihakbelumpernahmenikahdanbagaimanaakibathukumatasakibatpembat ...
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
(2016-04-06)
Perjanjian dibuat para pihak sebagaimana dasar hukum tentang kesepakatan-kesepakatan yang disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dengan adanya perjanjian diharapkan para pihak dapat berjalan dengan ...
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan No. 03-K/PMT.III/AD/2011)
(2016-09-15)
Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dari instansi mana saja, demikian juga pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi ...
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan: No. 1570/Pid.B/2015/PN.Sby.)
(2016-10-10)
Korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diberlakukan dalam hal tindak pidana. ...
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA MEDAN
(2016-10-20)
Perkembanganilmupengetahuansertatekhnologi yang semakinmajudancanggih, membawaberbagaipengaruh di dalamkehidupanmasyarakat, masuknyaberbagaikebudayaanasingkekota-kotamengakibatkanperubahansosial yang radikalsehinggamasya ...
Tinjauan Yuridis Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika (Studi Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)
(2016-10-16)
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika.
Dalam skripsi ini ...
EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN TANDA PAHLAWAN
(2016-10-06)
Sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan eksekutif paling besar dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuasaan Presiden tersebut ...