Browsing by Subject "Kewenangan,"
Now showing items 1-9 of 9
-
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(2023-12-06)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan non struktural yang bersifat represif untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang sifatnya merugikan konsumen. Dalam ... -
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ... -
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia)
(2022-10-24)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. Landasan konstitusional kewenangan terbatas, berimplikasi negatif terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
(2023-11-21)Penyusunan APBD dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip efesiensi alokasi dana. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu adanya penguatan ... -
KEWENANGAN KEJAKSAAN JENDERAL MUDA BIDANG TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2019
(2023-06-19)Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017, dalam peraturan ini terdapat jalur baru bagi para ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Bunturaja, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi)
(2022-10-31)Perangkat desa selaku aparatur desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG
(2022-11-29)Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa ... -
PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN TIDAK BERIZIN
(2023-11-27)Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap bangunan tidak berizin harus melalui tahapan-tahapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penertiban bangunan tidak berizinoleh aparat Satuan Polisi Pamong ... -
TINJAUAN YURIDIS KEWENANANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH
(2023-06-19)Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Daerah dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama dengan Undang-Undang ...