Browsing by Title
Now showing items 8980-8999 of 10605
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN IDENTITAS DIGITAL DALAM KEJAHATAN CYBERCRIME
(2024-06-07)Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan Cybercrime tentang Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Identity Theft (Pencurian Data Pribadi) dalam transaksi elektronik ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS ADANYA WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
(2024-01-18)Perjanjian kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting. Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst)
(2022-11-08)Perseroan terbatas merupakan salah satu dari berbagai macam kegiatan usaha yang berbentuk badan hukum. Pembangunan dan pengembangan dunia bisnis di Indonesia secara nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ( Studi Penelitian Di Bank Danamon KCP Medan - Thamrin)
(2022-10-24)Penelitian ini tentang pemberian kredit tanpa agunan kepada debitur yang melakukan wanprestasi di Bank Danamon KCP Medan-Thamrin.adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perwujudan perlindungan hukum ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DEBITUR WANPRETASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI
(2023-11-06)Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang umum terjadi dalam konteks peminjaman dana antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2023-12-08)Proses jual beli pada marketplace terdapat sebuah sistem pembayaran yang dikenal dengan istilah Cash on Delivery (selanjutnya disebut COD). Sistem COD dapat diartikan sebagai metode bisnis, di mana perusahaan akan mengirimkan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BENDA JAMINAN OLEH PT. PEGADAIAN
(2024-01-17)Perjanjian hukum gadai mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pemegang gadai antara lain bertanggung jawab terhadap kerusakan, hilang, berkurang, atau tidak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA BRI-LINK YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM PENGIRIMAN DANA YANG MENGAKIBATKAN DANA YANG DIKIRIM TIDAK SAMPAI KE REKENING TUJUAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.19/POJK.03/2014 DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF
(2022-11-24)Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna Agen BRI LINK yang mengalami kerugian akibat kelalaian agen BRI LINK dalam melakukan transfer dana yang mengakibatkan dana yang dikirim tidak sampai pada ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI PADA MENARA MANDIRI REGION-1 MEDAN)
(2020-09-19)Penelitianinidisusununtukmengetahuiperlindunganhukumterhadapnasabahpenggunakartukreditdalamtransaksi Ecommerce. Tujuandaripenelitianini adalah untuk mengetahuisecararinci danjelas sistematis hubunganhukumpemegangkartukreditdengan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN INVESTASI PROGRAM TABUNGAN EMAS PADA E-COMMERCE SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2022-11-24)Skripsi ini membahas mengenai nasabah yang melakukan program tabungan emas pada e-commerce. Layanan tabungan emas merupakan salah satu layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI YANG KORBAN CEDERA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(2024-05-28)Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga-duga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-01-17)Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja telah menempatkan tenaga kerja Outsourcing dipertanyakan kedudukan dan perlindungan hak-hak pekerja Outsourcing. Dengan adanya konsep fleksibilitas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI TEMPAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-01-17)Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar dan bermain berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-06-05)Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Implementasinya tercermin dalam berbagai ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN SEBELUM KONTRAK BERAKHIR BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-11-24)Pada saat ini, masalah ketenagakerjaan sangat beragam dikarenakan hubungan antara perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berjalan baik atau tidak harmonis. Perusahaan dan pekerja/buruh terdapat suatu hubungan kerja yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MENGENAI PEMENUHAN HAK DAN KESEMPATAN KERJA PADA PEKERJA YANG MENGALAMI DISABILITAS FISIK AKIBAT KECELAKAAN KERJA (Studi Pada PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate)
(2024-05-29)Perkembangan ketenagakerjaan kian hari menunjukkan angka perbandingan yang tidak seimbang. Hal ini terjadi pada adanya perbandingan jumlah tenaga produktif (angkatan kerja) dengan lapangan pekerjaan. Perkembangan dunia ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PERUSAHAAN AKIBAT TIDAK DITERAPKANNYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-12-16)Penelitian terhadap perlindungan hukum pekerja yang mengalami kecelakaan kerja bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui kewajiban pengusaha ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PHK AKIBAT KRISIS EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID 19 MENURUT UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-11-29)Adanya hubungan kerja antara perusahan dan pekerja maka ada hak dan kewajiban yg diterima oleh si pekerja yaitu upah. Dan bilamana terjadi PHK maka perusahaan akan memberi upah kepada pekerja yang Sebagaimana yang diatur ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
(2022-06-03)Perkembangannya masih ada beberapa perusahaan yang tidak mengikut sertakan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dan upaya ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA HAKNYA PADA SAAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-11-08)Dalam hubungan kerja sering pengusaha melakukan PHK tanpa membayar hak-hak pekerja sehingga pekerja merasa dirugikan, Karena PHK akan berakibat pekerja tidak mendapat upah lagi dan pekerja tidak dapat lagi menafkahi ...