Search
Now showing items 151-160 of 232
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PEMBAYARAN GANTI RUGI YANG BERKEKUATAN HUKUM
(2024-01-18)
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 24/1997 membagi peralihan hak atas ...
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN MODAL KERJA DENGAN AGUNAN TANAH DI BANK RAKYAT INDONESIA
(2024-01-18)
Penelitian ini tentang penyelesaian sengketa wanprestasi atas perjanjian modal kerja dengan agunan tanah di Bank Rakyat Indonesia (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Mbn). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ...
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA SKRIPSI
(2024-01-18)
Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. syarat sahnya sebuah ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM PENYIARAN MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
(2024-01-22)
Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. ...
KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASI DI INDONESIA
(2024-01-22)
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik ...
KEDUDUKAN DAN PERAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-22)
Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh ...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
(2024-06-05)
Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-06-05)
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Implementasinya tercermin dalam berbagai ...
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BANK SYARIAH MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA
(2024-06-05)
Perbankan berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Kondisi negara yang baik dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya, efektivitas dan efisiensi sistem akan memudahkan ekonomi negara. Peran perbankan dalam ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH DAN BANGUNANNYA BERDASARKAN HUKUM PERDATA
(2024-06-05)
Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersegi dua, hal inidikarenakan adanya hak dan kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan untuk melaksanakan prestasi, pihak yang satu ...