• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    KEDUDUKAN DAN PERAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

    Thumbnail
    View/Open
    ANDRE OTNIEL EXAUDI PANGARIBUAN.pdf (268.0Kb)
    Date
    2024-01-22
    Author
    PANGARIBUAN, ANDRE OTNIEL EXAUDI
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kejaksaan republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka perlu untuk terlebih dahulu diketahui bagaimana sistem hukum di Indonesia terutama sistem ketatanegaraannya. Kejaksaan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia khususnya menyangkut penegakan hukum. Pelaksanaan Peran Kejaksaan Sebagai Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Yudikatif Tapi Merupakan Bagian Dari Eksekutif Kejaksaan merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan pidana, sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah. Penelituian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-Undang. Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai Penuntut Umum yang berkaitan juga dengan kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan peran Kejaksaan yang menjalankan fungsi yudikatif, sebagai lembaga penuntutan tetap independen berada pada kontrol dan kekuasaan eksekutif yang mempunyai posisi sentral dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan sehingga langkah penyidikian dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah.
    URI
    https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10015
    Collections
    • Ilmu Hukum [1682]

    Related items

    Showing items related by title, author, creator and subject.

    • KEWENANGAN PENYIDIK KEJAKSAAN UNTUK MEMBUKA RAHASIA TABUNGAN NASABAH DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA KORUPSI ( Di Kejaksaan Negeri Medan) 

      Silalahi, Nani Maria (2016-10-07)
      The times and technology has brought a very significant impact on the economic development , including the State Indonesia . Economic development is characterized by the increasing velocity of money is going . In order to ...
    • IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NO.15TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN 

      WARUWU, NELLYMAN (2024-05-31)
      Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui keadilan restoratif merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya. Dengan ruang lingkup didunia peradilan. Dengan berjalannya ...
    • PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA) 

      lase, Osten Krisman (2018-09-15)
      Sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana adalah lembaga Kejaksaan. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam memberantastindakpidana korupsi. DengandemikianKejaksaan di tuntutsenantiasaprofesional.Adapun ...

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback