Search
Now showing items 371-380 of 513
ABSTRAK Pertanggugjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (Illegal Logging). (Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun)
(2019-09-20)
Illegal logging adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, yang berupa pengambilan kayu, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, yang tidak ada kelengkapan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM LEGISLASI DAN KEWENANGAN DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH) DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA
(2019-10-22)
Dalam catatan sejarah Indonesia modern, gagasan perwakilan politik berbasis ruang, teoriti dan daerah sesungguhnya bukan suatu hal yang baru muncul mengiringi kelahiran DPD (Dewan Perwakilan Daerah) . Gagasan itu bahkan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI YANG TELAH MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DIRI DAN PERSENGGAMAAN YANG BERMUATAN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NO.120-K/PM.II-09/AD/X/2018)
(2019-09-13)
Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur Negara termasuk anggota TNI yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL) harus ...
Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemidanaan yang Mengoplos Isi Tabung Gas 3 Kg Ke Dalam Tabung Gas 12 Kg Tanpa Izin ( Study Put. No. 992/Pid.B/2018/Pn.Medan)
(2019-09-21)
Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen khususnya keluarga miskin yang dirugikan dalam kasus pengoplosan isi tabung MIGAS yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan keluarga miskin dan masyarakat ...
PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN TERSEMBUNYI
(2019-08-18)
Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat telah menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam masyarakat. Tingkat kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun megalami peningkatan. Dalam kehidupan masyarakat, ...
PERTANGGUNGJAWABAN BIDAN YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN (Studi Putusan No. 131/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg)
(2019-09-21)
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang semestinya diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam prosesnya, ...
KUALIFIKASI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NO.228/PID.SUS/2018/PN BGR)
(2019-09-13)
Peredaran uang palsu memiliki dampak negatif yang sangat besar yaitu merugikan perekonomian suatu negara seperti terjadinya inflasi yaitu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus. Peredaran uang palsu ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PT ATAS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI BAHAN TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (Studi Putusan PN Bjm No. 138/PID.B/2009)
(2014-10-19)
Perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam untuk di jadikan bahan produksi sehingga memperoleh keuntungan. ...
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU YANG BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN
(2018-09-22)
Menurut Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam ...
PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALSIS PUTUSAN MA NO.862K/PID.SUS/2010)
(2014-09-18)
Menurut konteks hokum pidana lingkungan, badan hukum atau korporasi juga dapat melakukan berbagai perbuatan yang melanggar aturan dalam hukum lingkungan. Badan hukum (korporasi) ini juga dapat melakukan pencemaran lingkungan ...