Search
Now showing items 171-180 of 513
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN BATAS HUTAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN KORPORASI. (STUDI DI DINAS KEHUTANAN SUMATERA UTARA)
(2016-10-14)
Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut, mulai ...
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ( STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)
(2015-08-16)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ...
PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MENYIMPAN NARKOTIKA TANPA HAK. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 174-K/PM I-04/AD/XI/2012)
(2016-10-27)
Tindak PidanamenyimpanNarkotikatanpahakdanjugapenyalahgunaanNarkotikamerupakansuatutindakkejahatandanpelanggaran yang mengancamkeselamatan, baikfisikmaupunjiwasipemakaidanjugaterhadapmasyarakat di sekitarsecarasosialsert ...
Accountability Director of Limited Liability Company (PT) In Crime of Environmental Quality Standards Study Decision Number 130 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Bib
(2017-08-15)
The occurrence of pollution of environmental quality standard and / or environmental damage is mostly done in the context of running an economic business and is often also an attitude of the maupu ruler who does not run ...
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Di LembagaPembinaanKhususAnak (LPKA) Kelas I A TanjungGusta Medan)
(2016-10-11)
Anakadalahkarunia yang diberikanTuhan Yang MahaEsakepadasetiap orang tuauntukdijagadandilindungi.Setiapanakmemerlukanpembinaandanperlindungandanperkembanganfisik,mental,dansosialsecarautuh,serasi,selarasdanseimbang. ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
(2018-09-11)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab.menurut Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga kerja No. KEP-15A/MEN/1994, Pemutusan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT MILITER YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENYEBABKAN TAHANAN MELARIKAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I-02/AD/I/2013)
(2015-09-18)
Seorang pejabat militer memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang salah satunya ialah menjaga narapidana yang ditempatkan di Instalasi Tahanan Militer (Staltahmil). Pejabat militer yang diberikan tugas untuk ...
TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA YANG BERKEDOK PEMBERANTASAN BEGU GANJANG
(2014-08-18)
Dewasa ini sudah sangat jarang kita mendengar istilah begu ganjang (dukun santet) namun tak jarang juga terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap jiwa seseorang yang dituduh telah ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 163K/PID.SUS/2010)
(2014-09-19)
Pembangunan ekonomi dibidang industri kerap sekali memunculkan dampak terhadap pencemaran dan kerusakkan lingkungan hidup. Oleh sebab itu sejak 1982, Indonesia mengatur masalah pengolahan lingkungan hidup melalui Undang-Undang ...
Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Di Selenggarakan Oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Dan Undang-Undang 24 Tahun 2011
(2019-09-17)
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya ...