Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 471-490 of 1669
-
KETERBATASAN WEWENANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. (STUDI KASUS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA)
(2022-10-24)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Bagaimana Keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak ... -
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SINAR BARU DARO-DARO, KECAMATAN LAHUSA, KABUPATEN NIAS SELATAN
(2022-11-16)Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah ... -
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(2024-01-18)Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan masalah serius, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan ... -
KEWENANGAN KEJAKSAAN JENDERAL MUDA BIDANG TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2019
(2023-06-19)Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017, dalam peraturan ini terdapat jalur baru bagi para ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Bunturaja, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi)
(2022-10-31)Perangkat desa selaku aparatur desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
(2022-01-12)Kewenangan dan tugas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa merupakan kewenangan dan tugas yang dimiliki kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai pemerintah desa Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SIPANGAN BOLON KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN SIMALUNGUN)
(2020-10-21)Tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosio-yuridis, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosio-yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara disamping mengumpulkan bahan hukum juga melalui ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG
(2022-11-29)Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa ... -
KEWENANGAN PENYIDIK KEJAKSAAN UNTUK MEMBUKA RAHASIA TABUNGAN NASABAH DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA KORUPSI ( Di Kejaksaan Negeri Medan)
(2016-10-07)The times and technology has brought a very significant impact on the economic development , including the State Indonesia . Economic development is characterized by the increasing velocity of money is going . In order to ... -
KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2018-09-11)Menurut Undang-Undang Dasar tentang Pemilihan Umum (yang merupakan hasil amandemen ketiga), pasal 22E ayat (2) menyatakan; “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... -
KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan e-commerce ... -
KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan)
(2022-11-14)Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibentuk untuk mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame yang ... -
KOTA MEDAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2022
(2023-06-19)Di Indonesia, pelaksanaan pemenuhan hak anak masih memiliki kualitas perlindungan dan pemeliharaan yang rendah dan perlu banyak perbaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap anak. Pemerintah ... -
KUALIFIKASI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NO.228/PID.SUS/2018/PN BGR)
(2019-09-13)Peredaran uang palsu memiliki dampak negatif yang sangat besar yaitu merugikan perekonomian suatu negara seperti terjadinya inflasi yaitu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus. Peredaran uang palsu ... -
LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(2022-02-03)Dalam membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam ... -
LEGAL ANALYSIS OF CANCELLATION DUE TO MARRIAGENOT ELIGIBLE LEGAL ISLAMIC SHARI’AH(STUDY DECISION NUMBER 435 / Pdt.G / 2013 / PA.Mdn)
(2016-09)Penelitianinidilakukandengantujuanuntukmengetahuiapa yang menjadi pertimbangan hakim dalampembatalanperkawinan yang telah berlangsung dengan mengakukeduabelahpihakbelumpernahmenikahdanbagaimanaakibathukumatasakibatpembat ... -
LEGAL CONSEQUENCE OF HOLDING COMPANY BANKRUPTCY TOWARD SUBSIDIARY COMPANY ACCORDING TO LAW NO. 37 OF 2014 ABOUT BANKRUPTCY
(2018-09-12)Legal relations between holding company and subsidiary company exist after the subsidiary company register under the management of holding company. The objective is to support the continuity of the group business. Legal ... -
LEGAL ENFORCEMENT OF THE ADOPTED PEOPLE USING FISHING CATTLE TOOLS DAMAGES, DESTRUCTING THE FISH ECOSYSTEM (Case Study No.20 / Pid / Sus-prk / 2016 / PN.Mdn)
(2017-09-26)The Indonesian Sea stretches from Sabang to Marauke and from Miangas to Rote Island. The potential of marine resources owned by the Indonesian nation is very large. Because of Indonesia's vast and rich sea causes theft of ... -
LEGAL PROTECTION OF THE BUYER BY THE RECEIVABLE PURPOSE AGREEMENT BY REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NO.84/PMK.012/2006 AND PRESIDENTIAL REGULATION RI NO. 9 YEARS
(2017-09-11)Factoring known today is first grown in North America, especially in the textile industry sector which until now is still one of the main business activities of factoring. Factoring is still relatively new in Indonesia, ... -
MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT HUKUM TATA NEGARA
(2023-06-19)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pelembagaan pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Penelitian ini ...