Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 349-368 of 1854
-
CANCELLATION OF DEED OF SALE AND PURCHASE OF LAND RIGHTS BECAUSE THE OBJECT OF THE AGREEMENT DOES NOT MATCH THE AGREED AGREEMENT
(2025-05)Land is an important object in human life that can be transferred by means of sale and purchase, which transfer is stated in the Deed of Sale and Purchase (AJB). In this study, the author focuses on the Cancellation of the ... -
The Company's Responsibility Regarding Unilated Termination That Impact on Workers' Rights is Reviewed From Law No. 6 of 2023 Concerning Job Creation
(2025-05)Layoffs refer to the termination of the employment relationship between employers and workers, which can occur for various reasons. When an employment contract ends due to the expiration of the agreed-upon term, it typically ... -
A Comparative Study of Trading in Influence in Indonesian and Spanish Corruption Laws
(2025-06)One of the eleven types of corruption covered by Articles 18 a and b of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is trading in influence. Since trading in influence is widespread these days, it needs proper ... -
COMPARISON OF USE OF GIRO BILYET ACCORDING TO DIRECTORS 'LETTER OF DIRECTORS NU. 28/32 / SK / KEP / DIR 1995 WITH BANK INDONESIA REGULATION NU. 18/41 / PBI IN 2016 ON REPRESENTATIVES OF BANK INDONESIA MEDAN
(2017-08-12)Kata ”bilyet giro” berasal dari dua kata, yaitu pertama, kata “bilyet”, artinya surat; dan kedua, kata”giro”, yang merupakan salah satu jenis simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan ... -
Comply With The Law and Deal With Fake Bank Encounters To Improve Banking Security
(2025-06)These studies aim to determine which rules apply to the criminal act of currency counterfeiting. According to this perspective, a unique regulation governing the flow and counterfeiting of rupee currency is necessary for ... -
Copyright Protection Against Songs Involving Artificial Intelligence (AI) In the Music Industry Based on Indonesian Copyright Law
(2025-05)This writing aims to determine the legal protection of copyright to songs involving Artificial Intelligence in the music industry based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and who is entitled to ownership of the ... -
CRIMINAL LAW POLICY IN INDONESIA REGARDING THE DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC VIDEOS ON SOCIAL MEDIA
(2025-05)The objective of this study is to evaluate the effectiveness of criminal law policies in Indonesia in addressing the dissemination of pornographic videos on social media. The spread of pornographic videos on social media ... -
Criminal Liability of Illegal Cigarette Smugglers in Pematangsiantar Study of Decision No. 213/Pid.B/2023/PN Pms
(2025-06)Illegal cigarette smuggling is an illegal act that results in a loss of state revenue and creates unfair economic competition. Therefore, to prevent this practice, the government has imposed an excise policy. However, in ... -
Criminal Liability of Online Gamblers on the Invincible Elephant Platform Study of Decision No. 1681/Pid.Sus/2024/PN MDN
(2025-05)Gambling, traditionally viewed as a crime, has evolved with the internet, leading to significant social issues, including addiction and financial distress among participants. This research addresses the growing concern of ... -
Criminal Liability of Perpetrators of Extortion Crimes Using Escort and Security Services as a Mode for Container Trailer Truck Transport Fleets (Study of Decision No. 952/PID.B/2021/PN.JKT.UTR)
(2025-06)The phenomenon of crime occurs every day and is experienced by Indonesian society, such as mugging, armed robbery, theft, robbery, assault, rape, murder, and youth brawls, which are known as street crimes. One of the cases ... -
Criminal Offenses Committed by Civilians Together With Members Of The Military
(2025-06)The Military Court can only deal with such cases if there is a decision by the Minister of Defense and Security,approved by the Minister of Justice,to transfer it to a military court. This decision is usually based on ... -
DAMPAK TAX AMNESTY BAGI PELAKU USAHA INDONESIA YANG MENANAMKAN MODAL SECARA LANGSUNG DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
(2018-10-11)Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty kepada wajib pajak. ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP DIREKTUR PT YANG MEMBERIKAN UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DAERAH (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Cbi)
(2022-01-31)Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuan yang selama ini kita kenal yang ruang ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP DIREKTUR PT YANG MENYURUH KARYAWAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN NO.100/PID.SUS/2016/PN JKT.UTR)
(2019-08-30)Pajak dipandang sangat penting didalam Negara karena pajak meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam penerimaan Negara di bidang ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS YANG TELAH MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA HARTA KEKAYAAN YANG MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2019-08-12)Pencucian uang adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI BARANG PROSEDUR (Studi Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)
(2022-01-20)Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TERORISME (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)
(2022-11-29)Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN KEPADA PEJABAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Palu)
(2018-08-11)Pemidanaan merupakan suatu respon universal terhadap tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya di dalam masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDAR MATA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2020/PN.TGL)
(2021-12-10)Uang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Di dalam sejarah peradaban manusia, uang telah menjadi ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEMA NO.04 TAHUN 2010 (Putusan Nomor 50/Pid.SuS/2020/PN.Bkt)
(2022-01-20)Narkoba merupakan suatu hal yang sering terdengar oleh masyarakat, di Indonesia Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan . Narkoba di Indonesia hingga saat ini sudah tergolong kejahatan ...