Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 311-330 of 1598
-
BAGAIMANAKAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI KUALIFIKASI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN No.562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)
(2019-09-01)Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang ditentang diseluruh dunia, Inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ... -
BATASAN PERIODESASI PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASRAKAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2018-10-18)Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting di Negara Republik Indonesia fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dapat di lihat dalam pasal 20 ayat 1 ... -
BATASAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(2018-09-12)Penulisanhukumini, mendeskripsikandanmengkajipermasalahan, pertama, BagaimanapersyaratancalonanggotaDewanPerwakilan Rakyat menurutUndang-UndangNomor 7 Tahun 2017TentangPemilihanUmum,dalamkaitannyadengankinerjafungsilegis ... -
COMPARISON OF USE OF GIRO BILYET ACCORDING TO DIRECTORS 'LETTER OF DIRECTORS NU. 28/32 / SK / KEP / DIR 1995 WITH BANK INDONESIA REGULATION NU. 18/41 / PBI IN 2016 ON REPRESENTATIVES OF BANK INDONESIA MEDAN
(2017-08-12)Kata ”bilyet giro” berasal dari dua kata, yaitu pertama, kata “bilyet”, artinya surat; dan kedua, kata”giro”, yang merupakan salah satu jenis simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan ... -
DAMPAK TAX AMNESTY BAGI PELAKU USAHA INDONESIA YANG MENANAMKAN MODAL SECARA LANGSUNG DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
(2018-10-11)Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty kepada wajib pajak. ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP DIREKTUR PT YANG MEMBERIKAN UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DAERAH (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Cbi)
(2022-01-31)Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuan yang selama ini kita kenal yang ruang ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP DIREKTUR PT YANG MENYURUH KARYAWAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN NO.100/PID.SUS/2016/PN JKT.UTR)
(2019-08-30)Pajak dipandang sangat penting didalam Negara karena pajak meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam penerimaan Negara di bidang ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS YANG TELAH MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA HARTA KEKAYAAN YANG MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2019-08-12)Pencucian uang adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI BARANG PROSEDUR (Studi Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)
(2022-01-20)Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TERORISME (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)
(2022-11-29)Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN KEPADA PEJABAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Palu)
(2018-08-11)Pemidanaan merupakan suatu respon universal terhadap tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya di dalam masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDAR MATA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2020/PN.TGL)
(2021-12-10)Uang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Di dalam sejarah peradaban manusia, uang telah menjadi ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEMA NO.04 TAHUN 2010 (Putusan Nomor 50/Pid.SuS/2020/PN.Bkt)
(2022-01-20)Narkoba merupakan suatu hal yang sering terdengar oleh masyarakat, di Indonesia Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan . Narkoba di Indonesia hingga saat ini sudah tergolong kejahatan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 243/PID.SUS/2019/PN.PLI)
(2022-02-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dan pertanggung-jawaban pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Putusan No.1815/Pid.sus/2018/PN.Mdn)
(2019-09-13)Lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, merupakan program kebijakan pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke tabung LPG 3Kg melalui pembagian paket tabung LPG 3Kg. Kebijakan ini dimanfaatkan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (PUTUSAN NO:142/PID.SUS/2015/PN.SKT)
(2017-10-04)Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasaharus kita jaga karena dalam dirinya ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN YANG MENIMBULKAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI YOUTUBE (Studi Putusan No. 910/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg)
(2022-10-31)Tindak Pidana Ujaran Kebencian adalah tindak pidana yang mencakup semua bentuk ungkapan yang berupa menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, xenophobia, anti Semitism atau bentuk lain ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP DIREKTUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pid.Sus/2009)
(2015-01-16)Dalam tindak pidana illegal logging yang menjadi subjek adalah orang atau badan hukum atau badan usaha/korporasi. Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NO.35 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)
(2022-11-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn. Dan untuk ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGHUKUM ANGGOTA TNI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(2020-09-15)Kesusilaanmerupakankebiasaanhidupdarisuatumasyarakat, yang sesuaidengan keadaanatausifat-sifatmasyarakat yang bersangkutan, denganadanya normakesusilaan dalammasyarakatmakamasyarakatberadadalamkeadaan yang tertib. ...