Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 519-538 of 1598
-
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN KARENA KETIDAKSESUAIAN PRODUK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2019-09-20)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan karena ketidaksesuaian produk dalam transaksi jual beli online berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan upaya ... -
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT UKURAN BARANG YANG DIBELI BERKURANG KARENA TIMBANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH PEDAGANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD
(2022-11-08)Barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap barang/jasa yang dibelinya, sehingga konsumen dapat mengetahui, bahwa rasa kepuasan tersebut, memberikan manfaat dan faedah baginya. ... -
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
(2022-10-31)Investasi tidak dapat dipisahkan dari tanah/lahan. Sehingga apabila membicarakan eksistensi penanaman modal maka secara tidak langsung juga membicarakan tentang tanah/lahan. Permasalahan tanah tidak semata-mata hanya ... -
PEMBAHARUAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI DI SUMATERA UTARA
(2018-09-29)Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia Menurut ... -
PEMBATALAN HAK SEWA BANGUNAN OLEH AHLI WARIS TERHADAP RUKO YANG DIBANGUN DIATAS TANAH MILIK ORANG LAIN STUDI PUTUSANPENGADILAN NEGERI MEDAN No.227/Pdt.G/2012/PN.MEDAN
(2017-09)Penelitian ini dilatar belakangi dengan kebutuhan manusia akan suatu bangunan sehingga mendorong satu sama lain untuk melakukan sewa menyewa suatu bangunan baik untuk rumah tinggal maupun bangunan untuk usaha yang di ... -
Pembatalan Perkawinan Sejenis Karena Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)
(2018-09-20)Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan sejenis dengan adanya pemalsuan identitas ditinjau dari UU Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No. ... -
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(2022-01-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta bagaimana tindakan yang harus dilakukan seorang Anggota Dewan Perwakilan ... -
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA
(2023-11-21)Pemberhentian kepala daerah dapat terjadi 2 (dua) oportunitas. Pertama, ‘objektif’ dalam menyelidiki pelanggaran sumpah/janji jabatan yang dilakukan kepala daerah. Atau kedua, ‘subjektif’ dalam menggunakan kewenangannya ... -
PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENGINTEGRASIAN KEPADA MASYARAKAT
(2023-11-28)Asimilasi merupakan adanya dua Kebudayaan atau lebih yang ada di dalam Masyarakat, sehingga dapat memunculkan Budaya yang baru lagi. Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak diharapkan mampu mengembalikan Narapidana ... -
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO KEPADA PELAKU TINDA PIDANA NARKOTIKA (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA MEDAN
(2015-05-20)Dinegara berkembang khususnya di indonesia tingkat kejahatan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dimana semakin tingginya teknologi maka semakin tinggi tingkat kejahatan yang ada. Rendahnya pendidikan dan tidak adanya ... -
PEMBERIAN HAK ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SAAT MENJALANI PROSES PEMBINAAN DI LPKA (Studi di LPKA Kelas I Medan)
(2021-10-28)Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Kadangkala anak dapat melakukan kejahatan, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anak pelaku penyalahgunaan ... -
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA YANG SEDANG MENJALANI HUKUMAN (STUDI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B TANJUNG PURA)
(2019-09-03)Akhir dari system peradilan pidana adalah dihukumnya terpidana, dalam keadaan ini seorang terpidana akan di tempatkan dilapas atau rumah tahanan Negara pada saat warga binaan menjalani proses pembinaan dilapas atau rumah ... -
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEPADATAN LEMBAGA PEMASYARAKATANl
(2023-11-27)Skripsi ini membahas memngenai pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan, kelebihan ... -
Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Perempuan Berkaitan Dengan Tujuan Sistem Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A Pematangsiantar)
(2018-09-18)Remisi adalah pengurangan masa pidana bagi narapida yang telah diatur secara tegas di dalam Undanga – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... -
PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA KLAS IA MEDAN
(2016-10-14)Pelaksanaanpembinaanpemasyarakatanbedasarkanatasprinsip-prinsipsistempemasyarakatanuntukmerawat, mendidik, danmembimbingnarapidanadengantujuan agar menjadiwarga Negara yang baikdanberguna.Pembinaan yang terbaikbagikeberh ... -
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2019-10-17)Lahirnya hak restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi alat untuk lebih ... -
PEMBERIANPEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI RUMAH TAHANAN KELAS II B TANJUNG PURA)
(2019-03-20)Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu ada kalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Disini lah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan ... -
PEMBERLAKUAN ASAS TERITORIAL DALAM MENJATUHKAN PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR PERATURAN MEMASUKI WILAYAH INDONESIA (Studi Putusan :94/Pid.Sus/2019/PN.Sbs)
(2022-02-15)Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang ... -
PEMBERLAKUAN PEMBERIAN JAMINAN KREDIT PERMODALAN BAGI UMKM DITINJAU DARI PP NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19
(2022-10-31)Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga perlu didukung ... -
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022.
(2024-01-23)Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum, salah satu kejahatan Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mengakibatkan pergaulan ...