Search
Now showing items 431-440 of 669
PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DIKAITKAN DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA (BNNP-SU)
(2022-11-29)
Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dalam peredarannya ...
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENOLAKAN PRAPERADILAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI (Studi Putusan No: 11/Pid.Pra/2020/PN.Lbp)
(2022-11-29)
Dalam sistem hukum Indonesia salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan adannya praperadilan. Salah satu perkara tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan/atau penyerobotan ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NO.35 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)
(2022-11-29)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn. Dan untuk ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)
(2022-11-29)
Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia merupakan suatu kejahatan di bidang Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut yang masih belum lunas kredit pembayarannya kepada pihak ...
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN NIAS INDUK)
(2022-11-29)
Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus ...
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG MENGGUNAKAKAN ZAT TAMBAHAN BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Putusan No.272/Pid.Sus/2019/PN.Pkl)
(2022-11-29)
Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang paling mendasar dan
harus terpenuhi, tetapi kondisi keamanan pangan di Indonesia masih buruk dikarenakan munculnya produsen-produsen nakal ...
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN PELAKU KORUPSI ( Studi Di Pengadilan Negeri Medan)
(2022-11-29)
Korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Hal ini dibuktikan dengan hasli survey Lembaga swadaya ...
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG
(2022-11-29)
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TERORISME (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)
(2022-11-29)
Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PENGURANGAN UPAH PEKERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PERUSAHAAN TEMPAT BEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-11-29)
Perselisihan Hubungan Industrial ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Pengurangan Upah termasuk kedalam ...