Search
Now showing items 91-100 of 117
PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA (STUDI PUTUSAN Nomor : 35-K/PM 1-02/AD/II/2016)
(2018-09-12)
Tujuan utama penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap Anggota Militer yang telah melakukan Tindak Pidana Turut Serta melakukan Zina dalam Putusan Nomor : 35-K/PM 1-02/AD/II/2016)
Metode ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGUASAI SENJATA API DIWILAYAH INDONESIA TANPA DOKUMEN
(2018-03-18)
Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(2018-09-18)
Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)
(2018-09-12)
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode wawancara dan pendekatan undang- undang untuk menggambarkan tentang prosedur dan pelaksanaan merger di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap ...
Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Yang tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2017/PN.Pli)
(2018-09-18)
Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN DUMPING (STUDI PUTUSAN NOMOR.1405 K/Pid.Sus/2013)
(2018-09-18)
Berdirinya banyak Badan usaha telah membawa manfaat secara ekonomi, akan tetapi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya sering sekali telah melakukan tindak pidana. Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud ...
KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2018-09-11)
Menurut Undang-Undang Dasar tentang Pemilihan Umum (yang merupakan hasil amandemen ketiga), pasal 22E ayat (2) menyatakan; “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ...
PENERAPAN ASAS NASIONAL AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2018-09-23)
Proses interaksi di dalam masyarakat banyak ditemui pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat terjadinya pelanggaran hukum, maka hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk konflik ...
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA CV. SINAR BARAT JAYA MEDAN
(2018-10-08)
Dalam penulisan skrispsi ini penulis membahas masalah penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada CV. Sinar Barat Jaya Medan. Hal ini di latar belakangi oleh penting perlindungan terhadap ...
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-09-13)
Penelitianinidilakukandengantujuanmengetahuiproblematikayuridis yang kemungkinanterjadidariditerapkannyasistempembuktiandalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPencucianUangberdasarkanketentuanperaturanPerundang-undan ...