Browsing Hukum by Title
Now showing items 367-386 of 1598
-
IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara).
(2020-09-21)Kehadiran undang-undang tentang Desa yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 memperkuat status Desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan Desa untuk membangun infrastruktur serta mensejahterakan masyarakat ... -
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN
(2024-01-18)Pada saat ini kebutuhan Manusia sangat beranekaragam dan relatif tinggi, kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok menjadi suatu masalah yang timbul, hal ini terjadi karena mahalnya harga tanah dan material bangunan. ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
(2023-11-21)Penyusunan APBD dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip efesiensi alokasi dana. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu adanya penguatan ... -
IMPLEMENTASI PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(2022-10-27)Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Oleh karena itu, ... -
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU
(2024-06-06)Pembuktian seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting daam acara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, ... -
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2011
(2022-10-31)Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan ... -
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 KEIMIGRASIAN
(2022-02-03)Peningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor ... -
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 (Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara)
(2022-11-26)Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial, tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ini mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada ... -
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI BANDAR LAMPUNG. (STUDI PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.G/2021/PN. TANJUNG KARANG)
(2023-07-03)Permasalahan terkait sengketa biasanya timbul dikarenakan adanya suatu perselisihan pendapat diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Mediasi merupakan pelembagaan di pengadilan yang berupaya menciptakan perdamaian ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
(2022-01-12)Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program ... -
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SETELAH KELUARNYA PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Dairi)
(2022-02-15)Munculnya wacana restorative justice merupakan jawaban atas kegagalan dan hancurnya sistem pemidanaan yang ada pada saat ini, dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang ... -
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NO.15TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
(2024-05-31)Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui keadilan restoratif merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya. Dengan ruang lingkup didunia peradilan. Dengan berjalannya ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM
(2022-06-07)Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang ini sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI /2013 TERHADAP PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA
(2022-10-27)Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... -
IMPLIKASI PERUBAHAAN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik demikian bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) . Ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan bentuk Pemerintahan (Negara ... -
IMPLIKASI REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (UU NO 11 TAHUN 2020).
(2022-01-21)Dalam Islam permasalahan halal dan haram adalah bahagian dari ibadah. Oleh karena itu ketentuan akan halal dan haram merupakan ketentuan absolute. Dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, ... -
IMPLIKASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR DALAM HAL HAK IMUNITAS
(2018-08-22)Adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di dalamnya memuat perubahan tentang hak imunitas DPR. Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana kewenangan DPR sebelum dan setelah perubahan ... -
INDEPEDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-03-16)Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan beberapa Pemohon perseorangan merasa dirugikan dan dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum ... -
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(2018-10-01)Mahkamah Konstitusisebagaimana diamanatkan dalam konstitusi mempunyai fungsi sebagai penjaga konstitusi ( the guardian of the constitution) sehingga, jika ada norma-norma dalam UU yang bertentangan dengan UUD dapat dilakukan ... -
JAMINAN HAK KESEHATAN PEKERJA WORK FROM OFFICE SELAMA MASA PANDEMI COVID 19
(2022-11-10)Jaminan kesehatan bagi pekerja adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi oleh pengusaha ditengah-tengah situasi pandemi covid 19 saat ini. Kewajiban itu sangan esensial karena pekerja adalah aset bagi perusahaan. ...