| dc.description.abstract | Skripsi ini membahas memngenai pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut.
Dengan permasalahan Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Apa tantangan pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.
Setelah diperoleh hasil penelitian, pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana residivis berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 2022 harus tetap melalui permohonan perubahan pidana penjara oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Dalam pemberian remisi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisiplier sehingga hak untuk memperoleh remisi tersebut dicabut atau dibatalkan | en_US |
