PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMENUHI PERIZINAN (Studi Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal perlu dikembangkan guna mengetahui mengenai factor-faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap Illegal fishing. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan serta apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana illegal fishing. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan dan faktor penghambat dari penegakan hukum illegal fishing. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku, sanksi pidana terhadap korporasi masih dibebankan kepada pengurusnya. Faktor yang menjadi penghambat penegak hukum illegal fishing di Indonesia adalah oknum dari aparat hukum itu sendiri, rumusan sanksi pidana, pembuktian, kurangnya integritas dan wawasan aparat penegak hukum.