| dc.description.abstract | Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga Kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkannya oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai penerapan dalam tindak pidana korupsi yaitu sistem Hukum Indonesia yang belum terlaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu asas-asas Hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam metode library research (penelitian kepustakaan) yakni yang melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan T.S.Syafii, SE dengan memberikan kepala desa dana bantuan dari pemerintah untuk membanguna sarana dan prasarana Desa Bunbun Kecamatan Tanjung pura Kabupaten Langkat mengakibatkan terdakwa dimintai pertanggungjawabannya dikenakan Pasal 3 Subsidair undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan, apabila terdakwa tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana tersebut maka terdakwa dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal tersebut. | en_US |
