TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DI ERA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG UNDANG No 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Lapangan Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan di era otonomi daerah. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan di era otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan Bahan hukum primer yaitu dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan Bahan hukum sekunder dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis, dengan metode Statute approach dan Conseptual approach. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pakpahan. Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Pakpahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan merikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan adalah pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa Pakpahan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakpahan. Kedua, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam hal aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Pakpahan terutama dibidang pertanian.