PERAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA (Studi Kasus Binary Option)

Abstract

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok yang tercantum pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti karena itu, Bappebti berkomitmen untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option. Karena dalam praktiknya Bappebti masih belum sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen dalam melaksanakan perdagangan berjangka, khususnya perdagangan berjangaka komoditi yang illegal. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum doktiner atau penelitian kepustakan, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap ruang lingkup permasalahan, yaitu mengenai interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Pengawasan Bappebti terhadap praktik perdagangan berjangka komoditi di Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan perdagangan berjangka, Bappebti wewenang dalam upaya pencagahannya Bappebti wajib melakukan pengawasan secara preventif yaitu edukasi terhadap masyarakat, edukasi untuk meningkatkan pengetahuan keuangan, seperti penjabaran norma, dan pedoman pelaksanaan. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan investasi illegal dilaksanakan secara represif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penerapan hukum dan sanksi pidananya berhubungan erat dengan tindak pidana penipuan yang terdapat dalam (Pasal 378 KUHP).