| dc.description.abstract | Di Indonesia setiap narapidana yang menjalani masa hukuman dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bertujuan untuk memasyarakatkan setiap narapidana agar berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 KUHP dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan.
Dalam penulisan skripsi ini penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Tanjung Gusta Medan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian data . Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak Lapas dan narapidana narkotika. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada kemudian diolah kembali yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat setiap narapidana narkotika haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif, secara khusus juga harus memenuhi ketentuan PP Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 43 yang menentukan setiap Narapidana Narkotika yang mengurus Pembebasan Bersyarat harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Tanjung Gusta Medan dianggap telah berhasil, karena pelaksanaan sudah sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang, namun ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat yang harus diperbaiki untuk mendukung pemberian pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana. | en_US |
