| dc.description.abstract | Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Ciri khas negara yang berkembang adalah pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang, terutama di bidang usaha. Korporasi banyak memberikan kontribusi pada kemajuan negara Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Namun di sisi lain, kehadiran korporasi juga memberi dampak negatif, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Contohnya: kasus PT.Giri Jaladhi Wana (GJW) yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan pasar sentra antasari, Banjarmasin. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No: 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan secara analisis pertanggungjawaban pidana korporasi selaku pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas yang termuat dalam hukum positif dengan sumber data berupa putusan Pengadilan Tinggi dan juga bahan-bahan pustaka lainnya seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum yang relevan dengan penulisan hukum ini.
Penelitian menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalammenerapkan hukuman, karena pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada korporasi selaku pelaku yang berupa: sanksi pidana denda & penutupan sementara telah tepat. | en_US |
