| dc.description.abstract | Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan secara efektif dan teratur, namun dikarenakan kompleksnya dunia usaha dan globalisasi yang semakin tajam, maka menimbulkan kejahatan korporasi yang semakin canggih. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Pada kenyataannya masih banyak korporasi yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuangnya begitu saja, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana PT yang melakukan pelanggaran baku mutu (studi putusan nomor 1324/Pid.B/LH/2019/Pn.Bdg) dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap PT yang melakukan pelanggaran baku mutu (studi putusan nomor 1324/Pid.B/LH/2019/Pn.Bdg). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan untuk menjawab persoalan pada studi putusan nomor 1324/Pid.B/LH/2019/Pn.Bdg | en_US |
