PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJUALAN IKAN KELUAR NEGERI DAN TIDAK MEMILIKI IZIN LAYAK KONSUMSI (Studi Putusan No.32/Pid.SUS/Prk/2018/PN.Tpg)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geenstraf zander schuld), tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga yang melatar belakangi penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar negeri dan tidak memiliki izin layak komsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg) Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative law research) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelacari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan studi kasus berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum, pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa. Jika dilihat dari aspek yuridis dan non yuridis maka terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas apa yang telah dipenuhinya dalam perbuatan melawan hukum dan kemampuan terdakwa bertanggungjawab dan penerapan pemidanaan dalam putusan perkara pidana terhadap terdakwa yaitu penjatuhan pidana 1 (satu) bulan telah memenuhi keadilan substantif, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa didasarkan pada unsur kesengajaan, yang mana perbuatan terdakwa mutlak melawan aturan hukum.