| dc.description.abstract | Tindak pidana penggelapana bukanlah tindak pidana baru dalam hukum indonesia.penggelapan dapat dilakukan bukan berbagai modus termasuk dengan menyalagunakan jabatan yang dimilikinya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tindak pidana penggelapan, dalam pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan jabatan (Studi Kasus No.2792/Pid.B/2018/PN.Mdn).Penggelapan jabatan adalah merupakan suatu tindak pidana kejahatan dengan pemberatan yang dapat merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat luas, serta merupakan suatu yang terkutuk, kotor, dan penuh dengan kecurangan, dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau kebahagian kepunyaan orang lain yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya dan yang ada dibawah kekuasannya secara lain dari pada melakukan kejahatan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan jabatan yang bersumber dari hasil tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 374 UU No.7 Tahun 1958 Tentang Tindak Pidana Penggelapan.pelaku merupakan mampu bertanggung jawab dengan terpenuhinya unsur kesalahan dan tidak di temukan alasan pemaaf dalam diri terdakwa sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 2792/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Hakim dalam menjatuhkan putusan,telah melihat pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Selain itu,unsur pasal dan alasan yang meringankan serta memberatkan menjadi bahan pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh hakim. | en_US |
