PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYIMPAN, MENGUASAI AMUNISI DENGAN ATAU TANPA HAK

Abstract

Senjata api merupakan benda penting bagi anggota kepolisian juga anggota militer yang digunakan untuk menjaga keamanan Indonesia. Larangan kepemilikan senjata api di Indonesia merupakan perwujudan Negara hukum. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menyimpan, Menguasai Senjata Api dan Amunisi dengan Tanpa Hak Studi Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/Pn Prp. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, adapun kewenangan perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api sesuai dengan nomor putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/Pn Prp. Pelaku Tindak Pidana Yang Menyimpan, Menguasai Senjata Api merupakan Perbuatan yang dilarang dan harus mempunyai surat ijin dalam kepemilikan Senjata Api. syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api. Permasalahan penulisan ini mengarah pada Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menyimpan, Menguasai Senjata Api dan Amunisi dengan Tanpa Hak Studi Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2 018/Pn Prp. Bahwa dalam putusan ini Hakim menjatuhkan putusan dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Menyimpan, Menguasai Amunisi Dengan Atau Tanpa Hak, telah melihat dalam putusan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis.Selain itu, sanksi yang diancam kepada Sipelaku diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu adapun orang yang ingin mencari izin kepemilikan senjata api hendaknya harus sesuai dengan kepentingannya.