| dc.description.abstract | Kedudukan konsumen yang lemah memerlukan penguatan perlindungan oleh pemerintah. Dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan seperti undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kelegaan bagi konsumen dan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga diatur secara normatif tentang tanggung jawab hukum dunia usaha.
Pelaku usaha melakukan kontrol terhadap barang yang diproduksinya agar barang yang cacat produksi dapat diminimalisir, karena barang yang cacat produksi tersebut akan memberikan kerugian bagi konsumen. Begitu pula terhadap produk yang telah kadaluwarsa atau dalam jangka waktu yang sudah tidak layak lagi dikonsumsi.Hal ini dapat mengancam kesehatan, dan menimbulkan kerugian material bagi konsumen.Dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha atas barang yang diproduksinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melakukan kontrol terhadap produk yang dijual.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif analitis.Data dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta analisis data dengan menggunakan metodekualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melakukan kontrol yang baik dalam memproduksi roti yang akan diperdagangkan kepada konsumen untuk meminimalisir barang cacat produksi yang akan merugikan konsumen dengan menggunakan prinsip strict liability dan terhadap produk roti kadaluwarsa dipakai prinsip product liability pelaku usaha nantinya diharapkan dapat terus memberikan pelayanan dan produk roti yang berkualitas agar dalam pemenuhan tanggung jawab hukum dapat terlaksana dengan baik. | en_US |
