TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PINJAMAN MACET ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (STUDY KASUS DI CU.PARDOMUAN PAKKAT )

Abstract

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi,maka sarana penyidiaan dana yang dibutuhkan masyarakat serta diperluas lagi, koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat perlu didorong dan diupayakan agar rakyat dapat hidup bebas dan menjalankan perekonomiannya. Untuk mendukung terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Akan tetapi undang- undang ini, sudah dibatalkan Mahkama Konstitusi pada Putusan No 28/PUU-XI/2013 karena bernuansa korporasi dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU koperasi yang digunakan adalah UU Nomor 25 tahun 1992 yang berlaku sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.