PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN TANPA MEMENUHI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (StudiPutusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN. BGR)

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanapertanggungjawabanpidanaterhadappemalsuan data untukmemperolehdokumenperjalanantanpamemenuhiundang-undangnomor 6 tahun 2011 tentangkeimigrasian. Adapun yang menjadipermasalahandalampenelitianiniadalahbagaimanakahpertanggungjawabanpidanapelakupemalsuan data untukmemperoleh dokumenperjalanantan pamemenuhiundang-undangnomor 6 tahun 2011 tentangkeimigrasian (studiputusan N0. 35/Pid.Sus/2019/PN.BGR). Metodepenelianhukum yang digunakan dalampenelitianiniadalah jenispenelitianHukumYuridisNormatifyaitupenelitian yang dilakukandengan caramenelusuri ataumelaluidan menganalisis bahanpustaka ataubahandokumen siappakaisebagaikajiannya. Berdasarkanhasilpenelitian yang dilakukanpadaputusan N0. 35/Pid.Sus/2019/PN.BGR Makadapatdisimpulkanbahwapertimbangan Hakim dalammenjatuhkan hukumanselama 10(sepuluh) bulanpenjara, darihukumanpidanapenjaraselama 10 (sepuluh) bulantuntutanJaksapadapasal 126 huruf C undang-undang no 6 tahun 2011tentang keimigrasiandanundang-undang no 8 tahun 1981 tentanghukumacarapidanasertaperaturanundang-undanglainnya yang bersangkutan, makapenulisberpendapatbahwa Hakim dalampengambilankeputusandidasaridariaspekyuridisdantanpaadanyainterpensidaripihakmanapundalammenjatuhkanputusan.