PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara)

Abstract

Pemadaman listrik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha penyedia tenaga listrik dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara. Permasalahannya adalah tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan listrik Kota Medan atas pemadaman listrik yang mengakibatkan kerusakan alat elektronik rumah tangga dan upaya hukum yang dapat dilakukan pelanggan listrik terkait pemadaman listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Data tersebut dikumpulkan dengan menelaah dan mempelajari lieratur-literatur berupa buku, jurnal, artikel, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu pertama, tanggung jawab yang dapat diberikan oleh PT. PLN (Persero) akibat pemadaman listrik adalah kompensasi yang berupa pengurangan tagihan listrik pada bulan berikutnya, kedua apabila pelanggan listrik tidak puas dengan pelayanan PT. PLN, maka pelanggan dapat menempuh upaya hukum upaya hukum diluar Peradilan yakni dengan cara pengaduan pelayanan keluhan melalui website, media sosial resmi, bisa melalui menghubungi Call center perusahaan (061)-123 dan upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka PT. PLN (Persero) akan bersedia menghadiri persidangan yang diajukan oleh pelanggan listrik.