PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGOPERASIKAN KAPAL TANPA IZIN (SIPI) (STUDI PUTUSAN No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn)

Abstract

Perikanan mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional karena perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kegiatan perikanan dan diatur di dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Adapun yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum positif tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran dan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengoperasian kapal ikan yang tidak memiliki SIPI dalam Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan kasus Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn dan metode pendekatan perundang-undangan didalam UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Pengaturan hukum positif tentang penjatuhan sanksi pidana perikanan mengacu pada KUHAP secara umum dan diatur secara khusus pada UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan dalam penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn hakim memutus benar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan