PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn)

Abstract

Potensi dibidang kelautan dan perikanan belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaannya. Perubahan paradigma ini mencakup perubahan pandangan bahwa laut adalah milik bersama seluruh rakyat dan bahwa negara sebagai wakil dari seluruh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cerdas dan cukup, teknologi yang handal dan memadai, iklim pasar yang kondusif serta menjaga agar sumber daya laut ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn)?. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yurudis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara, dari hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun tuntutan Jaksa, pada Pasal 9 Jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Penulis berpendapat bahwa Hakim dalam pengambilan keputusan didasari dari aspek yuridis dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjatuhkan putusan.