PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG ATAS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ATAU MENGHALANG-HALANGI PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, ( Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.MKS )

Abstract

Berdasarkan UU Pilkada No 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) secara langsung, proses ini salah satu perwujudan indonesia demokrasi dan negara hukum. Pelaksanaan pemilukada seharusnya berlangsung secara Jujur, Adil, dan Rahasia. akan tetapi pelaksanaanya sering melanggar ketentuan pemilukada yang terdapat pada UU NO 10 Tahun 2016. Pelanggaran pemilukada yang sering terjadi adalah bentuk kekerasan yang menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Orang atas Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan atau Menghalang-Halangi Penyelenggara Pemilihan dalam Melaksanakan Tugas. ( studi Putusan No.1238/Pid.Sus/2018/PN.MKS ) Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap Undang-undang, dan literatur-literatur dari buku serta pendekatan terhadap kasus Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Sabri yang mengakibatkan Luka-luka dengan cara menganalisis putusan nomor: 1238/Pid.Sus/2018/PN.MKS. Dalam Putusan nomor: 1238/Pid.Sus/2018/PN.MKS Adapun bentuk Pertanggungjawaban terpidana adalah didasarkan kepada adanya kesalahan sebagai rumusan UU No 10 Tahun 2016, dan tindak terpidana SABRI dilakukan tanpa adanya pemaaf dan pembenar, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabanya.