TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENCATATAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERANAHAN NASIONAL

Abstract

Sekripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pemblokiran sertifikat hak atas tanah dan pertanggung jawaban kementerian agraria dan tata ruang atas kerugian pemblokiran sertipikat hak atas tanah. Pencatatan Blokir adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Reseaarch) yaitu dilakukan dengan mempeajari buku- buku referensi perpustakaan, peraturan perundang- undangan. Setiap data yang dikumpulkan kemudian diinyentarisasi dan didentifikasi untuk selanjutnya dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang penatalakanaannya dilakukan dengan cara kritis, logis, dan sistematis. Pemilik sertipikat tidak dapat melakukan peralihan atau pembebanan hak atas tanahnya kepada pihak lain karena adanya status blokir terhadap hak atas tanah. Kerugian Pemblokiran Sertipikat Hak atas Tanah tidak di atur dalam Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Namun dapat dilihat dalam peraturan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang pengaturan ganti rugi kepada setiap pihak yang merasa di rugikan dapat menuntut hak yang di ambil agar dikembalikan dengan keadaan sebagaimana adanya.