| dc.description.abstract | Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya ada ditangan rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana dimana semua warga negaranya mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan indikator penting terciptanya demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dana kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, apa urgensi dalam pembatasan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu metode yang menggunakan hasil yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan literatur berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, surat kabar dan berita online.
Pengaturan dana kampanye dapat dilihat mengenai ketentuan tentang penerimaan dana kampanye setengah-setengah dibatasi, pembatasan dana kampanye di Indonesia masih terkendala dengan tidak ada batasan bagi jumlah penyumbang padahal secara nominal sumbangan dibatasi. Penulis menyarankan agar diatur ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang lebih jelas dan mendetail, Penulis menyarankan bagi seluruh warga negara agar lebih peduli dan lebih peka dalam penyelenggaraan pemilihan umum. | en_US |
