ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG (StudiPutusanNomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg)
Abstract
Tindakpidanaperdagangan orang merupakanbentukperbudakanmanusia modern.Berdasarkanbuktiempiris, perempuandananak-anakadalahkelompok yang paling banyakmenjadikorbantindakpidanaperdagangan orang. Pelakutindakpidanaperdagangan orang tidakhanyamelibatkan orang peroranganmaupunkorporasi, akantetapijugaseringmelibatkanAparaturSipil Negara.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanakahdasarpertimbanganhukum hakim dalammenjatuhkanputusanbebasbagiAparaturSipil Negara sebagaipelakupenyalahgunaankekuasaan yang mengakibatkanterjadinya perdagangan orang padaputusanNomor14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.
Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaandan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN. Kpgdikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana yang kemudian menyusunnya secarasistematis untuk menjawab permasalahan, yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.
Berdasarkanhasilpenelitianpenulis, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalammenjatuhkanputusanbebasbagiAparatur Sipil Negara sebagaipelakupenyalahgunaankekuasaan yang mengakibatkanterjadinyaperdagangan orang padaputusanNomor 14/Pid.Sus/2017/PN.KpgadalahbahwasecarayuridisMajelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, menilai tidak terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana rumusan dakwaan pertamamaupundakwaankedua yang diajukanolehJaksaPenuntutumumdansecaranon yuridisbahwaperbuatan yang dilakukanterdakwahanyalahsebagaibentukpelaksanaan tugas atauamanah yang diberikankepada terdakwa sebagai petugaspenyerahan pasport.
Collections
- Ilmu Hukum [1458]