TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI DI KOPERASI SMA NEGERI 1 TANJUNG MORAWA

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui keabsahan hukum pemberian kuasa oleh PNS kepada Koperasi untuk melakukan pemotongan gaji. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian pemotongan gaji yang menimbulkan kerugian bagi Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Dan untuk melengkapi data primer tersebut diperlukan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka yaitu berupa literature, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan ilmiah dan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti pada Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Setelah melaksanakan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Keabsahan hukum pemberian kuasa PNS kepada Koperasi terdapat pada Perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terdapat pada formulir pinjaman, didalam perjanjian tersebut berisikan bahwa PNS memberikan kuasanya untuk melakukan pemotongan gaji selama waktu yang telah ditentukan oleh para pihak dan sah dilihat dari segi hukum. Kelalaian yang terjadi disebabkan faktor human eror apabila terjadi kelalaian dapat diselesaikan dengan memberitaukan kepada pihak Koperasi, anggota koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa membawa sejumlah bukti yang menguatkan keterangan, bukti-bukti tersebut dapat berupa Laporan Koperasi Simpan Pinjam dan Daftar Perincian Gaji. Sehingga dengan adanya bukti tersebut dapat menunjukkan dan menerangkan dimana kesalahan tersebut.