TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KEDUA BELAH PIHAK (Putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No.19/Pdt.G/2008/PN-PMS)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan berdasarkan putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No. 19/Pdt.G/2008/PN-PMS Untuk mengetahui apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan apa bila para pihak yang bersengketa tidak dapat melaksanakan putusan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode yang dilakukan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan serta buku-buku ilmiah, Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkama Agung dan lain sebagainya yang dapat berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dari hasil kepustakaan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang amar putusannya menghukum tergugat dan juga putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan eksekusi putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, maka diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus jurusita pengadilan untuk melakukan eksekusi. Bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan aparat keamanan (kepolisian) untuk membantu pelaksanaan eksekusi agar berjalan secara aman dan tertib.