| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam penerapan klausula baku pada perjanjian kredit dengan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku sering kali digunakan dalam perjanjian kredit oleh pihak bank, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah serta sejauh mana ketentuan dalam undang-undang dapat mengatasi penyalahgunaan klausula baku dalam praktik perbankan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai larangan klausula baku yang merugikan konsumen, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan yang merugikan nasabah. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap bank yang menerapkan klausula baku secara tidak adil masih perlu diperkuat guna memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah.
Berdasarkan penelitian ini, diperlukan upaya peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait serta kesadaran hukum bagi nasabah agar dapat memahami hak-haknya dalam perjanjian kredit. Bank juga diharapkan lebih transparan dalam menyusun klausula perjanjian agar sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih efektif, diharapkan hubungan antara bank dan nasabah dapat lebih seimbang dan adil. | en_US |
