Show simple item record

dc.contributor.authorPARDEDE, NOVEMBRI CANDRESMON
dc.date.accessioned2024-06-07T09:04:14Z
dc.date.available2024-06-07T09:04:14Z
dc.date.issued2024-06-07
dc.identifier.urihttps://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10821
dc.description.abstractSalah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan.Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan dengan Masyarakat. Kemajuan Desa, menjadi kemajuan masyarakatnya.upaya negara pemerintah pusat dalam membangun Desa terkesan terkendala karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan Desa. Oknum aparat Pemerintahan Desa seperti Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa tersebut kemudian menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan bersifat deskriktif , metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dianalisis secara kulitatif dari teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum dan pendapatpendapat para dengan pendekatan normatif. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research).en_US
dc.subjectPemerintahan desa,en_US
dc.subjectAPBD,en_US
dc.subjectTindak Pidana Korupsi.en_US
dc.titleURGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)en_US
dc.title.alternative(StudiPutusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Mdn)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record