dc.contributor.author | PARDEDE, NOVEMBRI CANDRESMON | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T09:04:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T09:04:14Z | |
dc.date.issued | 2024-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10821 | |
dc.description.abstract | Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan.Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan dengan Masyarakat. Kemajuan Desa, menjadi kemajuan masyarakatnya.upaya negara pemerintah pusat dalam membangun Desa terkesan terkendala karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan Desa. Oknum aparat Pemerintahan Desa seperti Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa tersebut kemudian menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.
Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan bersifat deskriktif , metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dianalisis secara kulitatif dari teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum dan pendapatpendapat para dengan pendekatan normatif. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). | en_US |
dc.subject | Pemerintahan desa, | en_US |
dc.subject | APBD, | en_US |
dc.subject | Tindak Pidana Korupsi. | en_US |
dc.title | URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) | en_US |
dc.title.alternative | (StudiPutusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Mdn) | en_US |