| dc.description.abstract | Hukum acara perdata (hukum formal) merupakan serangkaian peraturan yang mencakup cara bagaimana pihak yang berperkara bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan perkaranya. Dalam perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan diajukan terhadap sita Eksekutorial, pihak ketiga tersebut pelawan, dan pihak penggugat semula disebut terlawan penyita dan pihak tergugat semula disebut terlawan tersita. Pasal 195 (6 dan 7) HIR mengatur: Perlawanan terhadap sita Eksekutori, Yang diajukan oleh terlawan/tersita; Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik; Perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi; Adanya kewajiban dari ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perlawanan untuk melaporkan pemeriksaan/ putusan perkara perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi.
Perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan apabila berhasil membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka permintaan yang diajukan oleh pelawan akan dikabulkan dan dinyatakan bahwa perlawanan itu adalah tepat, dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar, sita Ekskutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat dan terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara, hal ini sebagai akibat hukum apabila perlawanan pihak ketiga tersebut dikabulkan. Begitu juga sebaliknya Jika perlawanan itu tidak beralasan, oleh karena perlawanan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang sita adalah miliknya, maka Pengadilan akan menyatakan, bahwa perlawanan terhadap penyitaan itu tidak beralasan, dan pelawan akan pula dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Selain itu penyitaan akan dipertahankan, dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan, inilah sebagai akibat hukum Verzet (Perlawanan) pihak ketiga apabila Verzet (perlawanan) tersebut di tolak, artinya perlawanan atau Verzet pihak ketiga itu tidak benar dan tidak beralasan. | en_US |
