| dc.description.abstract | Transaksi jual beli online telah menggeser praktik konvensional yang melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meskipun jual beli online memberikan kemudahan bagi pembeli dalam akses terhadap barang dan jasa, serta memungkinkan penjual untuk memasarkan produk dengan efisien dan menghemat biaya serta waktu, namun hal ini juga menimbulkan tantangan baru. Dalam konteks jual beli online, kekurangan utama adalah pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum pembelian, yang seringkali mengakibatkan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan informasi yang disediakan oleh penjual.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kedua undang-undang ini telah terbukti mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam berbagai transaksi jual beli barang melalui platform e-commerce. Apabila terjadi pelanggaran hak konsumen dalam transaksi elektronik, konsumen dapat mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Positif. | en_US |
