PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar RI 1945, artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas mekanisme menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam suatu perkara perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dapat dilakukan penahanan meskipun ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Adolf Marti Muntaz Hutabarat yang terjadi di Desa Bukit Selamat Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah memberikan putusan pidana penjara selama 2 bulan dalam Putusan Nomor 386/Pid.B/2013/PN.RHL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap putusan pidana penjara selama 2 bulan dalam putusan Nomor 386/Pid.B/2013/PN.RHL. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 386/Pid.B/2013/PN.RHL bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan dengan putusan hakim, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum; dipandang kurang tepat dan terlalu ringan.