Search
Now showing items 1-10 of 10
Analisis Pemidanaan Ketua DPRD Yang Telah Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama (Studi Putusan NO.4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr)
(2018-09-12)
Tindak pidana korupsiadalahsuatuperbuatancurang yang merugikankeuangan Negara.Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah ...
PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP DUGAAN ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
(2017-10-04)
Secara faktual melihat kenyataan bahwa Tindak Pidana Korupsi masih tetap merajarela, tidak hanya terjadi di Badan Lembaga yang berada di Pusat tetapi juga Badan Lembaga yang berada didaerah Provinsi, terkhusus di Daerah ...
PERANAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN
(2019-09-10)
Kepolisian Republik Indonesia bertugas melakukan penegakan hukum, salah satunya Penyelidikan dan Penyidikan terhadap setiap tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 ketentuan ...
ANALISIS PEMIDANAAN PEGAWAI BANK YANG TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2017/PN.Bna)
(2019-10-14)
Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank. Tindak pidana perbankan dapat ...
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus : Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg)
(2019-10-06)
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)
(2019-09-18)
Keberadaan korporasi dalam ketentuan KUHP yang berlaku pada saat ini belum mengatur dengan jelas korporasi sebagai pelaku tindak pidana sebab hanya Pasal 59 KUHP yang masih mengatur ketentuan korporasi. Akan tetapi, dalam ...
URGENSI ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM HUKUM POSITIF UNTUK MENGGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(2019-08-20)
Salah satu masalah hukum yang menjadi sorotan publik di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan mayoritas pelakunya adalah pejabat-pejabat negara yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak ...
KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENYADAPAN UNTUK MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAKPIDANA KORUPSI (StudiKasusPutusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
(2016-09-16)
MenguraikanMengenaipenggunaanpenyadapansebagaialatbuktidalammengungkapterjadinyatindakpidanakorupsiberdasarkanUndang-Undang No. 20Tahun 2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.Penelitianinidibuatuntukmengetahuikedudu ...
Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Khusus CPNS
(2015-01-22)
Khusus dalam masalah hukum selama kurun waktu setelah reformasi bergulir di Indonesia sejumlah permasalahan yang layak untuk mendapatkan perhatian khusus adalah masalah prilaku korupsi yang merebak dimana-mana serta semua ...
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYIMPANGAN DANA BERAS MISKIN (Studi Putusan No.25/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)
(2017-04-20)
Indonesia yang jumlah penduduknya besar sangat rentan akan berbagai tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kasus korupsi di Indonesia setiap tahun terus menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah kasus ...