Search
Now showing items 71-80 of 197
ANALISIS PEMIDANAAN PEGAWAI BANK YANG TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2017/PN.Bna)
(2019-10-14)
Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank. Tindak pidana perbankan dapat ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN NO.1043/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.)
(2019-10-06)
Peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat, pada 11 September 2001 yang dikenal sebagai “September Kelabu” dengan lebih 3.000 korban melegitimasi semua kebijakkan yang terkait terorisme. Kejadian ini ...
PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MEDAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PROSES MEDIASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 005/MED/2019/BPSK.MDN)
(2019-10-10)
Pokok masalah penilitian ini adalah bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses mediasi? Pokok masalah tersebut selanjutnya diputuskan kedalam beberapa ...
PENERAPAN KETENTUAN BARANG YANG DAPAT DI BAWA OLEH PENUMPANG DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA SESUAI DENGAN PMK NOMOR N03/PMK.04/N017 (STUDI KASUS DI KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA CUKAI KUALANAMU MEDAN)
(2019-09-17)
Tanpa adanya pembatasan barang masuk oleh pemerintah akan membuat suatu negara melakukan Perdagangan Bebas. Memiliki rumusan masalah yang akan di uraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ketentuan ...
TINJAUAN YURIDIS OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI REGULATOR TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2019-10-11)
Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ...
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA
(2019-10-10)
dinyatindakankekerasandansikapprasangkabaikdaripihakpelakupernyataantersebutataupunkorbandaritindakantersebut.KetentuanmengenailaranganpenyebarankebencianinipadadasarnyadimuatdalamUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)
(2019-10-14)
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan dan dapat mengancam masa depan seorang anak. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk ...
PERANAN JAKSA SEBAGAI TIM PENGAWAL PENGAMAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD (Studi di KejaksaanTinggi Sumatera Utara)
(2019-10-14)
Tim Pengawal, Pengaman dan Pembangunan (TP4) dibentuk berdasarkan SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan TP4. Pembentukan TP4 bertujuan memberikan pengawalan dan penerangan ...
ABSTRAK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)
(2019-10-14)
Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG ATAS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ATAU MENGHALANG-HALANGI PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, ( Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.MKS )
(2019-10-07)
Berdasarkan UU Pilkada No 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) secara langsung, proses ini salah satu perwujudan indonesia demokrasi dan negara hukum. Pelaksanaan pemilukada seharusnya ...